A A A. 22 of 1999 on regional autonomy, then revised by the law no. Menurut antropolog IAIN Fattahul Muluk Papua, Ade Yamin, tindakan pemerintah yang lebih mementingkan suara elite, baik lokal dan nasional, justru semakin. Berikut fakta-fakta terkait Pembentukan Daerah Otonomi Baru: Pengertian Daerah Otonomi Baru. 0. 78 Tahun 2007 4 Tabel 1. yang baru yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang juga memiliki filosofis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah, penelitian yuridis normatif. JAKARTA - DPR secara resmi mengesahkan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Otonomi Baru (DOB) menjadi UU, terkait pemekaran wilayah di Provinsi Papua. 206 jiwa, Intan Jaya 135. Banyak rencana pemekaran daerah atau Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) yang telah diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri. 2 Bobot untuk Setiap Faktor dan Indikator 6 Tabel 1. 4 Kronologis pemekaran Kecamatan Mandau yang mengalami tarik ulur dalam kurun waktu kurang lebih 20 tahun ini, juga beriringan dengan 4 empat kali perubahan Undang-Undang tentang. Tiga DOB di Papua tersebut adalah Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua. Untuk itulah dibangun daerah-daerah otonomi baru, " ujar Wapres kala menerima aspirasi masyarakat Saereri di Biak terkait pemekaran DOB Provinsi Papua Utara. Jumlah dana yang ditransfer ke daerah sejak tahun 2000 hingga tahun ini tumbuh rata-rata 13 persen per tahun. Pawane, S. Penerapan otonomi daerah di Indonesia memiliki beberapa tujuan yaitu: Mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. Pengalihan kekuasaan ini diharapkan dapat mendorong proses kebijakan publik menjadi. Salah satu langkah awal yang harus dilakukan adalah dengan segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penataan Daerah. Otonomi Daerah . dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Persyaratan daerah persiapan akan diatur melalui peraturan pemerintah sehingga tidak lagi melalui usulan DPR. Dengan diresmikannya empat daerah otonomi baru (DOB) di Papua itu, kini Indonesia memiliki 38 provinsi. Dengan penambahan tiga provinsi baru, maka Indonesia saat ini telah memiliki 37 provinsi. Di luar kedua provinsi itu, ada lebih dari 300 daerah yang telah mengusulkan pemekaran. Over the past two decades, Indonesia‘s economy has endured challenging yet hopeful times. CO. Sampai saat ini, pemerintah masih melakukan moratorium pemekaran daerah otonom baru (DOB). Baca juga: Sah! Indonesia Kini Punya 38 Provinsi, Ini Daftarnya. dengan membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) melalui pemekaran. 25 April 2022 - 11:49 WIB. com - Tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Papua resmi disahkan menjadi undang-undang. pemekaran daerah otonomi baru (DOB). Ilustrasi: illustruth. . DPR mengesahkan 3 RUU Provinsi baru Papua jadi UU. Pembentukan tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) itu telah disepakati Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam Rapat Paripurna DPR RI. daerah otonomi baru seperti Kota Meulaboh ini harus dibayar dengan ongkos ekonomi yang . “Dan hari ini ada UU pembentukan DOB Papua yang baru disahkan oleh DPR,” ungkap Jaleswari Pramodhawardani. Padahal dalam kurun waktu yang cukup panjang yaitu tahun 1945-1999 hanya ada 319 daerah. Salah satu agenda reformasi adalah perluasan otonomi daerah. Dalam rangka menyambut hari bersejarah tersebut, sejumlah elemen masyarakat ketika itu melangkah. Sri Soemantri M, Otonomi Daerah, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014, hlm. Dasar Hukum. Jakarta – Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri melaksanakan pertemuan dalam rangka penyerahan rancangan RKPD Tahun 2023 untuk 3 tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) yang dilaksanakan di Kantor Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Jumat (2/11/2022). DPR baru saja mengesahkan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang daerah otonom baru (DOB) Provinsi Papua. Pertambahan daerah otonom baru telah menimbulkan banyak masalah, seperti membengkaknya pembiayaan pemerintahan, kesenjangan pembangunan antar-daerah, hingga rapuhnya penjagaan wilayah dari ancaman dan gangguan dari luar. com - Indonesia mempunyai 3 provinsi baru setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan 3 Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua. CO. com - Tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Papua resmi disahkan menjadi undang-undang (UU). Ketiganya masing-masing, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan. Salah satu. Pengesahan RUU DOB Papua itu dilakukan DPR dalam Rapat Paripurna pada Kamis, 30 Juni 2022 yang lalu. Abstract. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Burhanudin mengatakan, ada sejumlah alasan mengapa pemekaran wilayah sangat krusial. baru. Dengan total sebanyak 542 daerah otonom di Indonesia, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) Indonesia tetap saja menerima usulan atas tambahan 213 daerah otonom baru hingga September 2016 ini. Sejak keran pembentukan daerah otonomi baru dibuka pada 1999 hingga saat ini, negara telahDaerah yang membuka keran bagi pembentukan daerah otonom baru. id - Indonesia mencetak sejarah baru melalui pengesahan tiga rancangan undang-undang (RUU) daerah otonomi baru (DOB) di Papua pada 30 Juni silam. 377,76 km², pengajuan pemekaran wilayah bukan hal baru di Jabar. pembentukan Daerah Otonom Baru Kota Mamuju yang telah di rencanakan beberapa tahun silam yang sampai saat ini masih melakukan peninjauan dan pengkajian terhadap syarat-syarat ketentuan terkait pantas tidaknya Kabupaten Mamuju dimekarkan menjadi sebuah Kota. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Luky Alfirman, menerangkan kebijakan Otonomi Daerah dan Desentralisasi fiskal merupakan alat untuk mencapai. Pada tahun 2012 DPR sahkan 5 Daerah Otonom Baru (DOB) yaitu kalimantanBaca juga: Konsekuensi Elektoral Daerah Otonomi Baru. JAKARTA, MRP – Pemerintah pusat kembali didesak untuk menunda dan. Setelah tiga Rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (RUU DOB) Papua disahkan menjadi undang-undang pada akhir Juni 2022 lalu, negeri tercinta kita ini kedapatan tiga provinsi baru. , salah satu faktor yang mendorong ledakan pemekaran daerah adalah dominannya pertimbangan politik dalam setiap pengambilan kebijakan publik mengenai pembentukan daerah, persyaratan yang longgar bagi pembentukan daerah. Implikasinya adalah adanya ‘kue’ APBD yang menarik bagi elite lokal. Tata Cara Pembentukan Daerah Otonom. Ibu kota Ketiga provinsi baru Indonesia itu juga telah ditetapkan yakni Nabire sebagai ibu kota Papua Tengah, Merauke sebagai ibu kota Papua Selatan,. Oleh karenanya,TEMPO. Hari Otonomi Daerah, Wujudkan Indonesia Unggul dengan Inovasi Pelayanan Publik. Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan tiga provinsi Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua akan mendapatkan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang akan disampaikan Presiden Joko Widodo. . Hasil evaluasi Kemendagri menyebutkan 80 persen daerah otonom baru (DOB) gagal mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sesuai dengan visi misi Kemitraan/ Partnership untuk mewujudkan Indonesia yang adil, demokratis dan sejahtera yang dibangun atas dasar prinsip-prinsip dan praktik-praktik tata pemerintahan yang baik, policy ini mengajukan serangkaian rekomendasi berkaitan dengan desain besar penataan daerah yang diyakini Pembinaan dan pengawasan dari pemerintah perlu terus diperkuat karena tantangan ketiga provinsi yang lahir dari Undang-Undang Otonomi Khusus Papua itu cenderung lebih besar dibandingkan DOB dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Presiden Jokowi mengatakan tak semua permasalahan di daerah harus ditarik ke pemerintah pusat. bpk. DOI: CC BY-SA 4. Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB), Sulawesi Timur (Sultim) merupakan merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan dan diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah, seperti yang dikemukakan oleh. Berdasarkan evaluasi pemerintah, ternyata sumber pendapatan sebagian besar 223 DOB masih bergantung pada APBN dan belum mampu mandiri (laporan Badan Pemeriksa. Pembentukan empat provinsi tersebut adalah untuk mempercepat pembangunan di Bumi Cendrawasih. Bedasarkan dari hasil evaluasi yang dilakukan pemerintah tahun 2012 adalah 70% dari 205 Daerah Otonomi. H. daerah; serta keenam, menata daerah otonom baru (DOB) 2. Namun kenyataannya, pemerintah. Pemekaran yang ada, tidak berdampak signifikan,” kata anggota Komisi I DPRP Nioluen Kotouki, kepada reporter Tirto, Jumat (16/7). Otonomi Khusus Papua diberikan Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) yang telah diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No 57 dan TLN No 4843. Keempatnya yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat. JAKARTA, KOMPAS. Lokasi. JAKARTA, KOMPAS — Rencana pembentukan daerah otonom baru Papua terus berjalan meski banyak kritik dan penolakan. Aksi. org Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Aspirasi pembentukan Daerah Otonomi Baru Papua dapat dilakukan salah satunya dengan mempertimbangkan kepentingan strategis nasional dalam rangka mengokohkan NKRI. TRIBUN-PAPUA. : The changes of centralized to decentralized government's system as stipulated in the law no. Permata Kuningan Lt. Kemungkinan adanya pembentukan daerah baru, pemekaran suatu daerah, penghapusan dan atau penggabungan. Total, ada 201 usulan pemekaran daerah otonom baru, dari 114 daerah diajukan baru, dan 87 sisa usulan DOB sebelumnya. com - Otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. COM - Papua kini resmi memiliki tiga provinsi baru hasil pemekaran. Empat Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua diresmikan Mendagri Muhammad Tito Karnavian di tahun 2022 ini. CO, Jakarta - Hari ini, 26 November HUT Kota Tangerang Selatan atau Tangsel ke-13. Kabupaten Siak dinobatkan sebagai Kabupaten Daerah Otonom Baru (DOB) terbaik se-Indonesia oleh Indonesian Governance Index (IGI). Pembinaan dan pengawasan dari pemerintah perlu terus diperkuat karena tantangan ketiga provinsi yang lahir dari Undang-Undang Otonomi Khusus Papua itu cenderung lebih besar dibandingkan DOB dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Tertera dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5, mengenai. DPR RI juga pada 2021 merevisi untuk kali kedua Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, membuat pemekaran wilayah di Bumi Cenderawasih dapat diambil Jakarta tanpa. Tiga provinsi baru itu meliputi Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan. TRIBUNPAPUABARAT. Selanjutnya,. Ketua MRP, Timotius Murib ketika menyampaikan materi dalam Media Briefing “Perkembangan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Pasca Pertemuan dengan Istana” yang diselenggarakan Public Virtue secara daring pada Rabu (27/4/2022). Baca Juga: Ditangkap Densus, Teroris JI di Jateng Simpan Senpi M16, FN, Revolver Rakitan hingga Ratusan Butir PeluruDPR RI menggelar rapat paripurna ke-26 masa persidangan V tahun sidang 2021-2022 hari ini. Daerah otonom baru yang dimaksud bukanlah sebuah pemerintahan yang tanpa makna, irasional, emosional dan oportunistik, tetapi harus tumbuh, berkembang dan mampu menyelenggarakan otonomi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, mewujudkan. Berikut ini, tata cara buat membentuk daerah otonom baru buat beberapa kecamatan yang akan membentuk sebuah. Berikut daftar DOB yang usulannya disetujui DPR, mencakup delapan provinsi baru dan 57 kabupaten/kota:Ampres mempertegas keberadaan 65 daerah otonom baru di Indonesia bahwa sah masuk dalam berita acara yang akan bahas dalam agenda Negara dalam waktu dedkat,” ujarnya. Kepala Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah Setda Jabar Dodit Ardian Pancapana mengatakan, usulan 8 wilayah calon otonom daerah baru (CPDOB) belum mendapat respons lebih lanjut dari pemerintah. Atmosfer birokrasi juga membuat lulusan baru perguruan tinggi (fresh graduate) tak tertarik untuk bergabung ke dalam birokrasi. Penetapan kategori Kapasitas Fiskal bagi daerah otonom baru yang dibentuk pada tahun 2022 mengikuti kategori Kapasitas Fiskal Daerah bagi daerah otonom induk. Rancangan undang-undang (RUU) tentang daerah otonomi baru (DOB) ketiga provinsi itu disahkan pada akhir Juni 2022. Bahasa. Otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Sidang Paripurna DPR telah menyetujui pembahasan pembentukan 65 daerah otonomi baru, namun pemerintah pusat. Dengan memprovokasi isu pemekaran, elit lokal kemudian menjadikan isu ini sebagai komoditas politik untuk memperluas popularitas politik dan meningkatkan elektabilitas mereka. Pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang No. 2 Widjaja, HAW. Peringati Hari Otonomi Daerah, Mendagri Beri Apresiasi ke Sejumlah Pemda. 16. Pada tahun 1999 hanya terdapat 27 provinsi di Indonesia, dan pada sampai tahun 2013 berjumlah 34. Tahun 2012 sudah ada 10 usulan daerah baru yang akan dibahas oleh DPR dan sudah disetujuiRencana pembentukan tiga daerah otonom baru (DOB) Papua diatur di RUU tentang Papua Selatan, RUU tentang Papua Tengah, dan RUU tentang Papua Pegunungan Tengah. Permasalahan dalam Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menilai bahwa pemekaran wilayah yang sudah dilakukan hingga kini belum memberikan hasil yang memuaskan bagi kesejahteraan rakyat. Menurut Peraturan Pemerintah No. Saat ini Kementerian telah menerima 237 usul pemekaran daerah untuk dijadikan DOB namun dari usulan tersebut hanya beberapa daerah yang telah memenuhi persyaratan untuk dijadikan DOB. Sri Wahyumi Maria Manalip menjadi tersangka dalam perkara dugaan korupsi penerimaan gratifikasi. Otonomi daerah merupakan kebijkan suatu daerah dalam mengurus serta mengatur pemerintah dan kepetingan masyrakatnya secara mandiri berdasar peraturan dan caranya sendiri dengan tidak melanggar perundang-undang pusat yang sudah berlaku. Baca juga : Daerah Otonom Baru Garut Utara di Jawa Barat. Usulan itu datang dari sejumlah daerah di 34 dari 37 provinsi yang ada di Indonesia. 1. Tata Cara Pembentukan Daerah Otonom. 33 triliun, tahun 2003 sebesar Rp. Ditha berkaca pada pembentukan empat daerah otonom baru (DOB) sepanjang 2022 yang meliputi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Barulah pada era demokrasi terpimpin dan orde baru, daerah di Indonesia mengalami pemekaran hingga sekarang. A. Syarat. Wapres Ma'ruf Amin Berharap Papua Damai : Jangan Ada Lagi Darah yang Menetes "Negara telah melakukan kebijakan untuk menetapkan provinsi baru di Tanah. Surat Keputusan DPRD provinsi tentang persetujuan pembentukan daerah otonomi baru 6. Cita-cita untuk memberikan otonomi secara lebih. lihat foto. Maka, pemerintah mencoba merealisasikan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) atau pemekaran. "Pada tanggal 27 Juni 2022, Panja memutuskan ibu kota provinsi masing-masing dalam Rancangan. Segala urusan yang diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah disebut urusan rumah tangga daerah. Tiga RUU tersebut adalah RUU Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah. 78 Tahun 2007. Oleh karena itu, hal menarik yang dapat dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi masing-masing Daerah otonomi baru tersebut setelah daerah-daerah tersebut terdesentralisasi. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 10. perkantoran baru, kawasan pariwisata, berlaku ketentuan daerah otonom. 527 jiwa. . Pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonomi baru semakin marak sejak disahkannya UU No 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No 32 Tahun 2004. Pengertian Otonomi Daerah Menurut Para Ahli 1. Merdeka. Untuk mempersiapkan daerah otonom baru agar bisa mandiri ke depannya dan tidak ketergantungan dengan pemerintah pusat, kita tentu perlu belajar dari penyebab gagalnya daerah pemekaran yang dulu. Belum Tersedia. Daerah otonomi membutuhkan perangkat daerah baru, kepala daerah baru, anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) baru. . 30 April 2023 - 04:05 WIB. Ridwan Kamil mengungkapkan, selama ini Provinsi Jawa Barat memiliki jejak rekam baik terkait pemekaran wilayah atau. Namun, hingga berakhirnya masa jabatan Presiden Yudhoyono, dan berakhirnya masa tugas DPR periode 2009-2014, pembentukan 65 daerah otonom baru itu belum juga terealisasi, sehingga wacana tersebut berlanjut ke pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya Jusuf Kalla (JK). Karena yang terjadi adalah Otonomi Daerah hanya menjadi sebuah formalitas untuk memberikan kesan demokratis pada sosok Orde Baru. Daerah Otonom Baru - Daerah Persiapan Diatur Melalui PP - 1 Januari 1970 Pemerintah mengusulkan pembentukan daerah otonom baru (DOB) harus didahului adanya. Daerah. Usulan itu datang dari sejumlah daerah di 34 dari 37 provinsi yang ada di Indonesia. 2 Data Kependudukkan dan Luas Wilayah 37. Dengan disahkannya 3 RUU. Ditha berkaca pada pembentukan empat daerah otonom baru (DOB) sepanjang 2022 yang meliputi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan. 2 Widjaja, HAW. 266 D. Menurutnya, kebijakan ini bertujuan memeratakan pembangunan di. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, periode 1999-2004 telah terbentuk 7 provinsi, 115 kabupaten, dan 26 kota baru. Rapat demi rapat dilaksanakan guna mempercepat proses. . Dengan demikian, perbedaan otonomi daerah dan daerah otonom sebenarnya cukup jelas. Salah satunya, dan yang paling genting, adalah masalah pendidikan. 05 September 2023 (10:27 WIB) Bimtek Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. Tantangan Pemilu di Daerah Otonomi Baru. Pelaksanaan otonomi daerah telah berjalan 23 tahun hingga 2019. Berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004 pasal 4 ayat 3, daerah otonomi baru terdiri dari (1) penggabungan beberapa daerah dan (2) pemekaran dari satu daerah menjadi dua wilayah atau lebih. - 1 Januari 1970. : The changes of centralized to decentralized government's system as stipulated in the law no. Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) perlu membutuhkan beberapa point penting yang seharusnya di pertimbangan oleh elit Politik Papua yang pro Pemekaran beserta Pemerintah Pusat yang mendukungf adanya pemekaran Daerah Otonomi Baru di Provinsi Papua adalah sebagai berikut: Pertama Sumber Daya Manusia, SDM. 410 jiwa, Kabupaten Nabire 169. Sepanjang sepuluh tahun daerah otonom di indonesia terus bertambah sebanyak 205, terdiri dari tujuh provinsi 164 kabupaten, dan 34 kota. Lalu, apa saja kabupaten yang masuk ke tiga provinsi baru tersebut? JAKARTA - Pemerintah dan DPR telah menyepakati ibu kota di tiga provinsi Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua .